Religion

Islam dan Demokrasi, Catatan Diskusi Ngaji Demokrasi Lapar dan Gusdurian

Makassar- Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (Lapar) Sulsel dan Komunitas Gusdurian Makassar menggelar Ngaji Demokrasi (Ngadem) selama bulan Ramadan. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Lapar Sulsel, jalan Toddopuli VII. Setapak 2. Nomor 8, Makassar. Kamis, 16 Mei 2019.

Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan ini,  Ketua LTN-NU Sulsel, Syamsurijal Adhan. Dalam pemaparannya, Syamsurijal menyampaikan bahwa ada dua pemikir Indonesia yang konsen mengkaji relasi antara Islam dan demokrasi, yaitu Nucholis Madjid (Cak Nur) dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).  

“Menurut Cak Nur, Islam secara ideologi sudah sangat lengkap. Jauh sebelum bangsa Eropa menerapkan sistem demokrasi, Islam sudah menjalankannya. Hal itu bisa dilihat pada konteks penerapan piagam madinah,” jelas pria yang akrab disapa Ijal ini.

Berbeda dengan Cak Nur, Gus Dur berpandangan bahwa tidak penting apakah Islam dan demokrasi punya hubungan atau tidak, karena yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai Islam (syariah) seperti kemanusiaan, kemaslahatan dan keadilan diterapakan dalam kehidupan sosial masyarakat.

 “Jadi menurut Gus Dur, demokrasi tidak mesti harus diembel-embeli Islam. Karena yang terpenting bagaimana menciptakan kemaslahatan sosial,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dewan Pembina Gusdurian Makassar ini mengatakan, nilai-nilai demokrasi dalam Islam memang sangat sulit ditemukan, karena al-Quran sebagai sumber rujukan utama dalam Islam tidak berbicara secara lokal, tapi global.

Menurutnya, jika piagam madinah dijadikan sebagai patokan penerapan demokrasi dalam Islam, maka kita juga harus mengetahui bahwasanya piagam madinah itu lahir dari proses konsolidasi lintas etnis dan agama untuk melawan kedzaliman.

para peserta Ngaji Demokrasi. Tampak hadir dalam kegiatan ini, Direktur Lapar Sulsel, Iqbal Arsyad, Presidium Gusdurian Sulawesi, Suaib A. Prawono, Koordinator Gusdurian Makassar, Fadlan L. Nasurung dan sejumlah aktivis mahasiswa dan pegiat demokrasi Sulsel

Tak hanya itu, peneliti Balitbang Agama Makassar ini juga menyoroti konsistensi kelompok yang dulunya anti demokrasi, namun secara tiba-tiba menerima konsep demokrasi dan modernitas. Menurutnya, fenomena ini dikenal dengan istilah pos islamisme. Kelompok yang mengaku relegius tapi miskin kepedulian sosial.    

“Mereka berzakat tapi pada dasarnya mereka tidak sadar mengapa harus berzakat. Ini boleh jadi karena interaksi sosial mereka hanya berkutat di kelompok mereka saja, tidak pernah merasakan kemiskinan secara nyata di luar kelompok mereka. Boleh jadi zakat hanya sekadar untuk mengugurkan kewajiban, ” jelasnya.

Tak hanya itu, Ijal juga menyesalkan keberadaan kelompok-kelompok elit yang getol memainkan politik identitas dan membajak demokrasi untuk kepentingan kekuasaan. Mereka memobilisasi masyarakat untuk memilih, tanpa memberikan pendidikan politik kepada mereka. Akibatnya, kehadiran masyarakat di TPS adalah bagian dari upaya membangun kesadaran naif.

Begitupun saat Ijal menanggapi fenomena politik identitas dan kaitannya dengan kekerasan budaya. Ia mengatakan, pada dasarnya politik identitas adalah sesuatu yang baik karena awalnya memang dipergunakan untuk memperjuangkan kepentingan kelompok yang mengalami ketertindasan dan diskriminasi. Meski demikian, kecenderungan yang terjadi di Indonesia adalah kelompok mayoritas menggunakan identitas agama untuk memobilisasi massa.

Syamsurijal Adhan saat menjadi pembicara di acara di Ngaji Demokrasi Ramadan di Kantor Lapar Sulsel, jalan Toddopuli VII. Setapak 2. Nomor 8, Makassar. Kamis, 16 Mei 2019

Ijal menjelaskan, politik di Indonesia banyak dipengaruhi oleh emosi dan kepentingan kelompok.  Masyarakat memilih bukan karena pertimbangan rasional, tapi karena kepentingan identitas. Dan ini bisa berbahaya karena berpotensi melahirkan kekerasan budaya dengan cara menggunakan simbol agama untuk meminggirkan kelompok yang berbeda.

“Politik identitas sejarahnya positif, yang terjadi hari ini adalah politisasi identitas,” tutupnya.

Most Popular

To Top