Religion

NU dan PMII di Tengah Pergolakan Bangsa

Prof. Abd. Rahman Mas’ud, Ph. D

Saat ini, bangsa Indonesia tengah diperhadapakan oleh berbagai macam tantangan serius, diantaranya adalah konflik sosial yang cukup kompleks di Papua. Jika kasus ini tidak diatasi dengan hati-hati dan bijaksana bisa mengarah kepada disintegrasi bangsa. Apalagi residu politik pasca Pilpres 2019 dan beberapa Pilkada masih terasa. Masyarakat terpolarisasi dalam kutub-kutub politik yang saling berkontestasi.

Sementara itu, kesenjangan sosial ekonomi yang belum teratasi juga bisa menjadi ladang subur lahirnya idiom populisme Islam di mana konstruksi pemikiran yang dibangun oleh setiap gerakan populisme adalah oposisi biner, yaitu mengelompokkan masyarakat ke dalam “kita” dan “mereka”.

Belum lagi, bangsa kita menghadapi era disrupsi, dimana dunia realitas seakan semua berpindah ke dunia maya. Dunia teknologi informasi, khususnya media sosial bukan hanya sulit dikendalikan, tapi juga telah meruntuhkan otoritas keagamaan dan melahirkan apa yang oleh Nicholas (2017) disebut sebagai the death of expertice.

Dalam kajian Badan Litbang dan Diklat, dinamika kehidupan keagamaan masyarakat dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2014-2019) masih diwarnai isu-isu meningkatnya intoleransi, radikalisme dan menurunnya penghargaan terhadap keberagaman.

Hal itu ditandai dengan maraknya aksi terorisme, tudinganpenodaan agama, penolakan atas kelompok aliran faham keagamaan tertentu (Ahmadiyah, Syiah, Salafi, dll) serta konflik pembangunan rumah ibadah, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, termasuk terhadap kelompok aliran penghayat/ kepercayaan;

Peran NU dan PMII

Tidak diragukan lagi bahwa NU berada di garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI. Pernyataan ini bukan sekadar komitmen dan retorika belaka melainkan sudah menjadi aksi praksis yang tertoreh dalam sejarah.

Peran NU dalam mengawal NKRI sudah terbukti melalui Resolusi Jihad Hadratus syaikh KH. Hasyim As’ari, persetujuan NU atas penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta melalui peran KH. Wahid Hasyim, penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal ideologi bangsa melalui Muktamar NU ke-27 di Situbondo, Tahun 1984, dan terkini adalah penolakan atas khilafah serta gerakan keagamaan berhaluan ekstrem yang terus disuarakan oleh NU dan para kyai.

Semua itu diperjuangkan oleh NU dalam rangka mengejawantahkan prinsip bahwa beragama itu harus selaras dengan bernegara. Atau dengan kata lain beragama itu tidak perlu dipertentangkan dengan bernegara. Ungkapan “hubbul wathan minal iman” bagi NU bukan sekadar slogan dan nyanyian, melainkan spirit yang tertanam kuat dalam rangka menyatukan aspek keagamaan dan kenegaraan. Inilah manhaj khas NU yang genuine.

Makanya itu, kalau ada warga yang mengaku NU lantas setuju dengan ideologi dan gerakan yang mengancam NKRI, itu pasti bukan NU yang asli, bukan NU yang dikehendaki oleh para pendirinya. Untuk itulah, Muktamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur, menegaskan kembali tentang pentingnya Bela Negara berdasarkan empat pilar, yaitu UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Begitu kuatnya komitmen NU sampai harus menghadapi benturan dengan berbagai anak bangsa yang terpapar ideologi dan paham radikal. Bersyukur, NU selalu bersikap dewasa dan mengutamakan kemashlahatan. Baik NU secara organisatoris maupun para kyai dan ulamanya kerap lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Hingga saat ini, dan insya Allah untuk selamanya.

Selama Republik ini masih ada, NU akan merespon segala tantangan yang akan merongrong komitmen berbangsa dan bernegara. Sebagaimana NU, kita sebagai alumni PMII, dengan tangan terkepal dan maju kemuka, juga harus siap menjadi bagian dari pengawal NKRI ini.

Tidak dipungkiri negara kita bukanlah negara agama, di satu sisi, dan bukan pula negara sekuler di sisi lain. Indonesia adalah Negara Pancasila berbentuk Republik.

Merawat Kesepakatan

Sebagai Negara Pancasila, Indonesia berdasar atas ketuhanan yang maha Esa yang melindungi semua agama. Bagi NU, bentuk Negara Republik ini merupakan ikatan perjanjian bersama (mitsaq) yang dihasilkan melalui proses kesepakatan.

Bila mitsaq ini bubar, maka bubar pula negara ini. Karena itu, menjaga dan merawat kesepakatan ini hukumnya wajib. Bilaada orang yang mengkhianati mitsaq ini, berarti ia keluar dari kesepakatan dan menjadi musuh bersama (common enemy) apapun agama dan kelompoknya.

Atas dasar itu lah NU selalu menentang pihak-pihak yang merongrong mitsaq ini. Mengapa NU memiliki prinsip harus menjaga dan merawat NKRI? Jawabannya karena NU memiliki manhaj dan harakah Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja).

Berkaitan denganAswaja, KH Achmad Siddiq dalam bukunya Khittah Nahdliyyah mengilustrasikan manifestasi Aswaja dalam konteks kehidupan bernegara. Menurut al-marhum al-maghfurlah, ada tiga sikap yang tercermin dalam manhaj Aswaja, yaitu; pertama, sikap terkait kedudukan negara yang didirikan atas dasar tanggung jawab bersama sebagai sebuah bangsa (nation); kedua, sikap terhadap kedudukan pemimpin, dan ketiga, sikap ketika pemimpin perlu diingatkan atas kesalahannya.

Dalam Aswaja, kita berkewajiban memelihara dan mempertahankan NKRI. Kewajiban ini berlaku bagi seluruh warga negara termasuk umat Islam. Dalam Aswaja, kita juga harus menempatkan penguasa negara (pemerintah) yang sah pada kedudukan yang terhormat dan ditaati, selama penyelenggaraan pemerintahannya tidak bertentangan dengan syari’at. Bila pemimpin melakukan kesalahan, kita berkewajiban memperingatkannya melalui tata cara yang sebaik-baiknya.

Itulah kompatibilitas Aswaja dengan NKRI. Dalam konteks ini lah kita harus bangga dengan NU. NU terbukti sebagai penyelamat dan penjaga NKRI. Tidak cukupsampai di situ, kita saat ini memiliki kewajiban untuk meneruskan perjuangan para pendiri NU dan para kyai NU dengan tetap berada pada garis perjuangan berkhidmat pada negara dan umat. Kita tahu, saat ini negara tengah dirongrong oleh ideologi dan gerakan berhaluan radikal dan ekstrem. Tidak bisa dibayangkan bagaimana jadinya negara ini bila mereka berhasil menguasai negara. Di sinlah kita harus hadir mengawal NKRI tetap berdiri.

Tangan terkepal dan maju kemuka demi NKRI. Hidup IKA PMII.

Penulis: Prof. Abd. Rahman Mas’ud, Ph. D
(Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama)

Most Popular

To Top