Religion

Tanah dan Tantangan Masyarakat Lokal

Altriara Pramana Putra Basri
(Kader PMII/Koord. FNKSDA Makassar)

-

Indonesia  merupakan negara agraris, sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang pertanian, sementara pertanian adalah keja-kerja pemanfaatan sumber daya hayati untuk menopang keberlangsungan hidup masyarakat. Dalam praktiknya usaha tani tidak bisa terlepas dari tanah sebagai alat produksi.

Tanah memiliki peran penting sebagai suatu entitas material, karena bukan saja manusia yang hidup di atasnya, melainkan tumbuhan dan hewan. Tanah pada hakikatnya akan selalu membawa kemaslahatan bagi semua makhluk yang hidup di atasnya.

Dalam konteks Indonesia, masyarakat justru diperhadapkan dengan masalah pertanahan  yang tak kunjung usai. Sebut saja satu entitas masyarakat yang hidup berdasarkan nilai-nilai leluhur di suatu wilayah, memiliki kedaulatan atas tanah dan sumber daya alamnya, serta mewarisi nilai budaya yang sangat kental ialah masyarakat lokal/adat.

Lain halnya bagi masyarakat lokal memandang tanah, bukan hanya dilihat dari aspek ekonomi semata, akan tetapi tanah beserta sumber daya alamnya memiliki nilai budaya, peradaban, bahkan nilai spiritual yang mereka yakini sebagai warisan leluhur yang harus di lestarikan dan dipertahankan.

Masyarakat lokal dengan kehidupan yang begitu kompleks membuat mereka harus terus bertahan di tengah arus modernisasi, globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Belum lagi dengan narasi yang dibangun oleh kelompok masyarakat populis sayap kanan yang kerap menggunakan dalih agama untuk menjustifikasi tradisi dan nilai-nilai kehidupan mereka tanpa menyentuh dimensi-dimensi kehidupan masyarakat tersebut secara subtansial.

Jika dianalisis, gerakan ini menggunakan kerangka kritik kapital akan berimplikasi terhadap masyarakat lokal bahkan memisahkan atau menjauhi masyarakat lokal terhadap akses produksi mereka. Di sinilah tonggak monumental beralihnya kepemilikan tanah kepada korporasi yang berwatak monopoli. Sementara itu, di lain sisi, sering terjadi pengingkaran terhadap eksistensi kehidupan masyarakat lokal dengan menilai tanah hanya sebagai barang dagangan atau komoditas.

Inilah yang menjadi dasar permasalahan pertanahan bagi masyarakat lokal, karena bagi sebagian masyarakat lokal menganggap tanah sebagai ibu bumi. Jadi jangan heran ketika tanah di obrak-abrik oleh negara dan korporasi, masyarakat lokal akan mempertahankannya, bahkan mereka rela mengorbankan nyawa untuknya.

Sampai saat ini negara belum mampu menjawab persoalan-persoalan pertanahan yang dialami masyarakat lokal. Ini terbukti dengan adanya basis konstitusional terkait pertanahan yaitu Undang-Undang pokok agraria yang masih sangat jarang dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan regulasi dan pengambilan kebijakan.

Padahal sangat jelas dalam UUD No. 5 tahun 1960 tentang dasar pokok-pokok agraria pasal 13 ayat 3 “Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta”.  Sementara perkembangan terakhir di tengah hiruk pikuk pemindahan ibu kota, ada beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU)  masuk dalam Program Legislasi Nasional tahun 2019 yang lepas dari percakapan demokrasi kita.

Diantaranya RUU pertanahan, RUU Mineral dan batu bara dan RUU air, yang dimana bersentuhan langsung dengan tanah, unsur yang ada di dalam tanah, masyarakat pada umumnya dan masyarakat lokal pada khususnya. Karena hubungan manusia dan alam sebagai suatu entitas yang tak bisa terpisahkan. Sekiranya kita harus memandang hal ini secara kritis, argumentatif dan juga penyajian data yang empirik.

Baca juga:
Alih Fungsi Lahan Produktif Jadi Sorotan Lakpesdam NU Gorontalo
PT. LONSUM Diduga Serobot Lahan Warga serta Klaim Jalan Desa Bonto Mangiring

Berangkat dari sudut pandang kritis dan juga konstitusional, hak atas tanah mempunyai fungsi sosial yang sesuai dengan amanah Undang-Undang pokok agraria. Jika tanah dan juga ruang dijadikan sebagai komoditas maka fungsi sosialnya akan bergeser menjadi barang ekonomi atau dagangan yang berwatak ekonomistik semata.

Sehingga bukan lagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, akan tetapi siapa mampu membayar apa. Ditambah lagi pengingkaran terhadap UUD 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa  “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” itu semua masih terus berlangsung.

Singkatnya, mengutip perkataan pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratu syekh, Kiyai Haji Hasyim Asyari yang mengatakan hubbul waton Minal iman (mencintai tanah dan air sebagian dari iman) dan “Pak Tani itulah penolong negeri”, bukanlah sekadar ungkapan simbolis, tapi sarat dengan nilai-nilai perjuangan dan perlawanan untuk mempertahankan hak kedaulatan tanah di bangsa ini.

Penulis: Altriara Pramana Putra Basri
(Kader PMII/Koord. FNKSDA Makassar)

Most Popular

To Top